Apa itu Wajib Lapor Ketenagakerjaan

apa itu wajib lapor ketenagakerjaan
Wajib lapor ketenagakerjaan

Apa itu wajib lapor ketenagakerjaan ? bagi kamu yang bekerja seagai HRD pasti tidak asing lagi mendengar kata wajib lapor ketenagakerjaan. Namun bagi HRD yang masih baru atau freshgraduate pasti belum memahami apa itu wajib lapor ketenagakerjaan. Maka dari itu kali ini kita akan membahas apa itu wajib lapor ketenagakerjaan

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan, adalah salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi perusahaan. Layanan ini juga dapat di akses secara langsung ke alamat WEB: http://wajiblapor.kemnaker.go.id

Layanan wajib lapor ketenagakerjaan ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Tentunya layanan ini telah berhasil menghimpun ribuan perusahaan untuk mendaftar dan menyampaikan laporan perusahaannya. Layanan ini juga telah membantu kementerian ketenagakerjaan dalam mendata tenaga kerja di Indonesia.

Dasar hukum diberlakukannya WLK adalah Undang Undang No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Ketentuan dalam Undang-undang tersebut mewajibkan setiap pengusaha atau pengurus untuk melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang.

Membuat dan Melaporkan WLK

Sesuai pasal 4 UU no.7 tahun 1981 maka yang bertanggung jawab membuat dan melaporkan WLK sebagai berikut :

“Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
Menurut Pasal 1 huruf (b), yang dimaksud sebagai pengusaha adalah:

  1. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.
  2. Persekutuan, orang atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Sedangkan yang dimaksud sebagai pengurus adalah oarang yang dipilih sebagai pemimpin perusahaan atau penanggung jawab perusahaan. Pada umumnya orang yang ditunjuk untuk mengurusi WLK ini adalah yang bertanggung jawab sebagai HRD.

Kapan Perusahaan WLK

Pada pasal 6 UU No.7/1981 mengatur bahwa pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (“Permenaker No. 14/2006”), pengusaha wajib membuat laporan ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.Selanjutnya dalam Pasal 7 UU No.7/1981 menyebutkan sbb:“Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenaga kerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Buat apa perusahaan WLK

Dikutip dari halaman prolegal.id, ada 3(tiga) alasan mengapa Perusahaan harus mengurus WLK, diantaranya adalah:

1. Indikator Bagi Perusahaan Anda Dalam Menjalankan Program Kesejahteraan Karyawan

Perlu diketahui bahwa sebelum Wajib Lapor Ketenagakerjaan diterima dan disahkan oleh instansi terkait, terdapat beberapa persyaratan yang terkait dengan program kesejahteraan karyawan, apakah perusahaan anda sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja (JSHK)?Hal ini menjadi alasan mengapa WLK dapat menjadi indikator bahwa perusahaan anda telah melaksanakan program kesejahteraan bagi karyawan perusahaan anda secara baik dan benar.

2.   Terdapat Sanksi Pidana

Demi terlaksananya semua rencana pemerintah diatas, diperlukan adanya sanksi yang bertujuan untuk menertibkan para pelaksana kebijakan. Salah satunya diatur di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, berbunyi: “Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- .(satu juta rupiah).”Dalam ayat tersebut menjelaskan, adanya sanksi berupa kurungan maksimal 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) apabila sebuah badan usaha tidak melakukan kewajibannya melaporkan data-data perusahaan, baik itu setelah berdiri maupun perpanjangan setiap tahunnya, pelaporan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.


3.   Persyaratan Wajib Apabila Perusahaan Ingin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

Dokumen WLK menjadi salah satu persyaratan wajib. Ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebelum perusahaan anda dapat mengajukan permohonan untuk menggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Nah itulah pembahasan tentenag wajib lapor ketenagakerjaan. untuk lebih jelasnya bisa cek melauli website resmi kementerian ketenagakerjaan. semoga dapat bermanfaat bagi kawan semua.

You May Also Like

About the Author: infotenagakerja

Leave a Reply

Your email address will not be published.